Indonesia Siapkan Dana Hibah untuk Kepentingan Negara

Indonesia Siapkan Dana Hibah untuk Kepentingan Negara

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, memastikan bakal menyiapkan dana hibah untuk dapat dimanfaatkan bagi kepentingan negara kepulauan dan negara berkembang. Upaya tersebut, menurut Jokowi, merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk dapat membangun kolaborasi di antara sesama Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States/AIS). Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka secara resmi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AIS Forum, yang digelar di Bali, Rabu (11/10/2023).

Dalam sambutannya, Jokowi menekankan pentingnya semangat kolaborasi di tengah kondisi dunia yang sedang terbelah. Tak terkecuali juga bagi negara-negara anggota AIS Forum. “Indonesia ingin mengajak seluruh negara yang hadir, marilah kita tetap memilih untuk terus menjalin kesatuan dan terus menjalin kolaborasi, walaupun di tengah kondisi dunia yang terbelah,” ujar Jokowi, dalam sambutannya.

Menurut Jokowi, sebagai sesama negara kepulauan dan pulau, kolaborasi dapat dilakukan guna berbagi tantangan kompleks bersama yang saling kait-mengait dan saling terhubung satu sama lain, seperti kenaikan permukaan laut, tata kelola sumber daya laut dan pencemaran laut. Jokowi juga menilai keberadaan AIS Forum dapat memperkuat kolaborasi antar negara kepulauan dan negara pulau yang dihubungkan oleh laut.

Indonesia Siapkan Dana Hibah

“Laut bukanlah pemisah antar daratan, tapi justru pemersatu antar daratan. Laut justru perekat dan penghubung antar daratan,” tutur Jokowi. Jokowi menjelaskan, upaya kolaborasi dan solidaritas negara kepulauan dan negara pulau sangat penting untuk menghasilkan langkah-langkah strategis https://ceritabecek.com/ konkret dan taktis dalam penyelesaian masalah bersama.

“KTT AIS ini merupakan kesempatan penting untuk menetapkan arah kolaborasi ke depan, di mana terdapat tiga hal yang perlu kita dorong. Yang pertama solidaritas kesetaraan dan inklusifitas adalah prinsip menjadi pegangan bersama,” papar Jokowi. Sedangkan hal kedua, yaitu prioritas pada kerjasama konkret yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima. Sementara hal ketiga, adalah kerangka kerjasama yang tangguh dan dinamis untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan.